Citizen Journalism - Muda, Beda dan Berbudaya -

#TolakDaruratSipil Menggema di Jagad Twitter, Ada Apa??

Sumber foto: @fadjroeL
TribunMuda - Sejak Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rahman mengumumkan kemungkinan opsi diberlakukan Darurat Sipil melakui akun twitternya, reaksi penolakan dari berbagai pihak bermunculan. Dan hingga senin malam, 30/3/20 tagar #TolakDaruratSipil masih bertengger di puncak trending topik twitter.

@fadjroeL menulis:

'Presiden @jokowi menetapkan tahapan baru perang melawan Covid-19 yaitu: PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR dengan KEKARANTINAAN KESEHATAN. Hanya jika keadaan sangat memburuk dapat menuju Darurat Sipil ~ #Jubir #BungJubir @JubirPresidenRI   #GotongRoyongKemanusiaan

Pro kontra pun bermunculan. Beberapa tokoh yang selama ini vokal angkat bicara menentang kemungkinan berlakunya kebijakan tersebut.

'Wah aneh luar biasa, opo toh Presiden @jokowi 🙂 ? Rakyat sedang darurat kesehatan, darurat takut ndak makan, darurat kepercayaan — kok ujuk2 mau darurat sipil ? Sekedar hanya alat utk mempertahankan kekuasaan ? Ampun deh 😀🙏' tulis Dr. Rizal Ramli melakui akunnya.

Muh. Said Didu menulis tak kalah kritisnya, 'Rakyat dikejar corona, pemerintah mau terapkan darurat sipil untuk mengejar rakyat.
Sementara di negara lain krn ada corona justru diberikan uang, makanan, jaminan hidup dll.
Malang betul nasib rakyat di sini.
#tolakdaruratsipil'

Bahkan akun akun besar yang dulunya pendukung utama Jokowi ikut menentang peluang dipilihnya opsi darurat sipil hadapi Corona virus yang dilontarkan Jubir Fadjroel.

'Tahukah kalian bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar apalagi dgn Darurat Sipil itu jauh lebih mengerikan dibanding Karantina Wilayah aka Lockdown?
Di Karantina Wilayah warga hanya dilarang keluar masuk wilayah sedangkan PSBB dgn Darurat Sipil keluar rumah pun bisa dilarang' cuit akun @PartaiSocmed yang memiliki 147 ribu followers.

Pendapat sebaliknya disampaikan aktifis Denny Siregar, bahwa darurat sipil justru efektif untuk mengoordinir para Kepala Daerah agar taat pada skema Pemerintah Pusat dalam menghadapi wabah Corona.

'Kondisi darurat sipil dimungkinkan jk terjadi pembangkangan oleh kepala daerah dalam koordinasinya dgn pusat.

Dan ketika itu terjadi, maka Presiden sebagai Panglima Tertinggi sekaligus penguasa darurat sipil bisa mencabut kekuasaan Kepala Daerah yg tidak bisa berkoordinasi.' tulis DennySiregar. *


Subscribe to receive free email updates: