Citizen Journalism - Muda, Beda dan Berbudaya -

Tak Perlu Diragukan, TNI Konsisten di Jalur Konstitusi dan Undang - Undang

Foto @GeneralMoeldoko
TribunMuda - Belakangan ini media diramaikan dengan berita seputar relevan atau tidaknya TNI berpolitik. Wacana tersebut mengemuka terutama pasca radio Elshinta mengunggah rekaman suara pidato Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di acara silaturrahmi TNI dengan purnawirawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta (22/9). Konteksnya terkait adanya institusi tertentu yang mencatut nama Presiden untuk mendatangkan 5 ribu senjata secara ilegal.

Kemudian beragam komentar bermunculan. Ada pihak yang menyoroti dan menilai Panglima sedang melakukan manuver politik yang mengarah ke politik praktis.

"Kalau saya berpolitik (praktis -red), pasti saya akan berpijak pada salah satu partai, dua partai atau tiga partai. Ini akan membelah dan ini tidak boleh. TNI tidak boleh melakukan politik praktis." tegas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam sebuah wawancara khusus di sebuah Televisi Nasional.

Tudingan bahwa Panglima TNI sedang berpolitik terlalu berlebihan. Sejauh ini, apa yang disampaikan Jenderal Gatot Nurmantyo ke media masih dalam batasan yang sesuai konstitusi. Tidak ada wilayah praktis politik yang disentuh Panglima. 

Gatot Nurmantyo adalah representasi TNI dan jika berpolitik praktis maka bisa mencoreng marwah institusi yang sangat diandalkan di negeri ini. Berkaitan dengan steatment Panglima beberapa waktu lalu yang dianggap kontroversi sebetulnya termasuk konteks politik negara - bukan politik praktis; sesuatu yang rasional dilakukan pejabat negara.

Dalam konteks menjawab pertanyaan apakah TNI berpolitik? Pendapat bijaksana disampaikan Mantan Panglima TNI Jenderal Purn Dr. Moeldoko SIP melalui akun medsosnya @GeneralMoeldoko rabu (11/10/2017) :

"Politik yang dijalankan TNI adalah langkah dan tindakan yang telah digariskan Undang - Undang dan Konstitusi." tulisnya. Sepakat, Jenderal! (lig).


Subscribe to receive free email updates: